Burnham Kaji Ubah Hukum Kebangkrutan demi Ambil Alih Utilitas Publik

LONDON — Di tengah tekanan politik yang kian memanas di Downing Street, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dilaporkan sedang menimbang langkah yang belum pernah ditempuh pemerintahan mana pun dalam beberapa dekade terakhir: merombak undang-undang kebangkrutan negara agar perusahaan utilitas vital seperti Thames Water dapat lebih mudah dibawa ke bawah kendali publik.

Sumber-sumber dekat pemerintah mengonfirmasi kepada The Guardian bahwa sejumlah opsi sedang dipelajari secara serius. Langkah ini merupakan bagian dari janji politik Burnham untuk mengubah secara radikal tata kelola perusahaan air di Inggris dan perusahaan energi di seluruh Britania Raya, yang selama bertahun-tahun dikritik sebagai lambat, mahal, dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Hukum Kebangkrutan Dianggap Jadi Penghalang

Inti persoalan terletak pada skema yang dikenal sebagai special administration regime — mekanisme hukum yang saat ini menjadi jalur resmi ketika perusahaan utilitas berada di ambang kegagalan. Meski dirancang untuk menjaga layanan tetap berjalan, aturan itu dinilai justru lebih melindungi kreditur dan pemegang saham daripada masyarakat luas.

"Aturan administrasi khusus saat ini dilihat sebagai potensi penghalang besar bagi perombakan cara layanan esensial Inggris dijalankan," ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kata-kata itu menyiratkan frustrasi mendalam di lingkaran dalam kabinet. Dalam kerangka hukum yang berlaku, proses insolvensi wajib mengutamakan pemenuhan utang kreditur sebelum pertimbangan kepentingan publik — urutan yang membuat rencana pengambilalihan berpotensi menelan biaya miliaran pound dari kas negara.

Thames Water, Simbol Krisis Utilitas Britania

Tidak ada nama lain yang lebih melambangkan krisis ini selain Thames Water. Perusahaan pasokan air terbesar Inggris itu melayani sekitar 16 juta pelanggan di London dan lembah Thames, namun tenggelam dalam beban utang puluhan miliar pound, kontroversi pembayaran dividen, serta kritik mencekam soal kebocoran pipa dan pembuangan limbah mentah ke sungai-sungai.

Bagi warga yang tiap musim hujan menyaksikan sungai di halamannya berubah keruh, kisah ini bukan sekadar angka neraca. Sejak privatisasi era Margaret Thatcher pada 1989, industri air Inggris memang dijalankan swasta penuh — satu-satunya model semacam itu di dunia — dan kini berdiri di persimpangan sejarah.

Beragam Opsi Masih Dibuka Pemerintah

Menurut para sumber, opsi yang ditimbang mencakup:

• Amandemen undang-undang insolvensi agar kepentingan publik menjadi prioritas utama;
• Penciptaan rezim administrasi khusus baru dengan kewenangan pemotongan nilai utang;
• Skema pengambilalihan sementara oleh negara untuk perusahaan yang gagal.

Belum ada keputusan final, namun arah politiknya jelas: memastikan layanan esensial tak lagi menjadi korban rekayasa keuangan.

"Kami tidak akan membiarkan hukum peninggalan era privatisasi menjadi alasan untuk mempertahankan status quo," kata pejabat senior pemerintah yang enggan dinamakan.

Pasar Waspadai, Oposisi Menanti Kesalahan

Langkah tersebut nyaris pasti memicu kekhawatiran di kalangan investor. Analis memperingatkan bahwa perubahan aturan main di tengah jalan dapat menaikkan biaya pinjaman seluruh sektor infrastruktur dan menggetaskan kepercayaan pasar terhadap Britania sebagai destinasi investasi.

Partai oposisi pun langsung menyudutkan pemerintah. Mereka menuntut kejelasan soal berapa besar beban pajak yang harus ditanggung rakyat apabila pengambilalihan dilakukan, serta siapa yang memikul tanggung jawab atas kerugian pemegang saham yang selama ini menikmati dividen besar.

Bagi banyak rakyat yang selama bertahun-tahun menyaksikan tagihan air naik sementara sungai mereka tercemar, kabar dari Westminster terasa seperti angin segar. Namun bagi Burnham, ujian sesungguhnya baru dimulai: mengubah ambisi retorika menjadi undang-undang yang sanggup lolos uji parlemen, menahan gejolak pasar, dan tetap adil bagi kantong para pembayar pajak.