Nov 04, 2026
Business

Laporan Senat: Industri Fosil Raup Insentif Rp2.900 Triliun

Washington — Industri bahan bakar fosil Amerika Serikat diperkirakan meraup manfaat pajak dan subsidi senilai $190 miliar atau sekitar Rp2.900 triliun dala

Laporan Senat: Industri Fosil Raup Insentif Rp2.900 Triliun

Washington — Industri bahan bakar fosil Amerika Serikat diperkirakan meraup manfaat pajak dan subsidi senilai $190 miliar atau sekitar Rp2.900 triliun dalam sepuluh tahun ke depan, setelah menanggapi seruan kampanye Donald Trump agar donor besar berkontribusi pada pemilu. Temuan itu tertuang dalam laporan senat yang dirilis Kamis (24/9) dan memperlihatkan bagaimana sektor energi fosil memperoleh keuntungan besar dari kedekatannya dengan pemerintahan Trump.

Laporan disusun oleh Senator Sheldon Whitehouse, anggota senior Komite Lingkungan dan Pekerjaan Senat, bersama Pemimpin Mayoritas Demokrat Senator Chuck Schumer. Keduanya menyebut kesepakatan antara presiden dan perusahaan pencemar terbesar sebagai tawar-menawar yang tagihannya ditanggung publik melalui tagihan listrik yang lebih mahal serta biaya kesehatan akibat polusi.

Tuntutan Donasi dan Balas Jasa Kebijakan

Menurut laporan tersebut, permintaan Trump kepada kalangan pengusaha energi untuk mendanai kampanyenya dijawab dengan aliran dana besar dari perusahaan minyak dan gas. Sebagai imbalannya, industri tersebut kini berada di posisi untuk menikmati potongan pajak, keringanan regulasi, dan subsidi yang totalnya mencapai ratusan miliar dolar.

  1. Sepanjang kampanye — Trump secara terbuka meminta donor korporat besar mendukung pilpres, dengan sektor bahan bakar fosil menjadi salah satu penanggung utama.
  2. Pasca-pemilu — pemerintahan baru membuka jalur kebijakan yang menguntungkan produsen minyak, gas, dan batu bara.
  3. Dalam sepuluh tahun ke depan — manfaat fiskal bagi industri diperkirakan mencapai $190 miliar, sementara wajib pajak menanggung beban lebih berat.

Whitehouse dan Schumer menegaskan bahwa pengaruh industri fosil terhadap administrasi Trump bersifat meluas, mencakup penetapan regulasi, alokasi anggaran, hingga arah energi nasional. "Pemerintah tidak sedang melayani rakyat, melainkan membayar kembali donatur yang telah menyukseskan kampanye," demikian inti kritik yang mereka sampaikan.

Siapa untung, siapa menanggung

AspekPihak yang diuntungkanPihak yang menanggung beban
Insentif pajak & subsidiPerusahaan minyak, gas, dan batu baraWajib pajak Amerika Serikat
Biaya polusiProdusen besar (tagihan lingkungan ditangguhkan)Masyarakat lewat biaya kesehatan
Tagihan energi rumah tanggaPerusahaan energi (margin terjaga)Konsumen dengan tarif lebih tinggi

Para senator memperingatkan bahwa kesepakatan semacam ini menggeser biaya dari korporasi ke rumah tangga. Keluarga berpenghasilan menengah dan bawah diperkirakan paling terpukul karena porsi pengeluaran energi serta kesehatan mereka lebih besar terhadap total pendapatan.

Konteks yang lebih luas

Laporan ini muncul di tengah debu politik AS soal transparansi donasi kampanye dan etika pemerintahan. Trump sebelumnya berulang kali menegaskan bahwa pendanaan korporasi adalah bagian normal dari politik Amerika, dan menolak anggapan bahwa dukungan finansial membeli kebijakan.

"Hubungan antara donasi dan keputusan kebijakan selalu menjadi titik rawan demokrasi mana pun, terlepas dari partai yang berkuasa," ujar seorang pengamat etika pemerintahan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Namun bagi Whitehouse dan Schumer, angka $190 miliar menjadi bukti kuantitatif bahwa tawar-menawar itu nyata dan berdampak langsung pada kantong publik. Mereka mendesak Kongres memperketat aturan pengungkapan donasi sekaligus mengkaji ulang skema insentif energi fosil yang telah berjalan.

Isu ini diperkirakan menjadi bahan bakar perdebatan politik menjelang siklus pemilu berikutnya, ketika isu energi, inflasi, dan biaya hidup menjadi tiga isu paling sensitif bagi pemilih Amerika.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS lina-marlina

Reporter Daerah. Koordinator jaringan kontributor di 34 provinsi.

Comments (0)

User