Argentina Hapus Larangan Kepemilikan Asing, Protes Membara

Esquel, Argentina — Gelombang protes kembali melanda Argentina setelah Presiden Javier Milei mengambil langkah kontroversial dengan menghapus pembatasan kepemilikan asing atas tanah dan sumber daya alam. Kebijakan ini membuka pintu bagi investor miliarder untuk menguasai lahan yang selama ini dilindungi undang-undang. Aksi demonstrasi yang dikenal sebagai marcha de la bronca atau "pawai kemarahan" digelar di berbagai kota, termasuk Esquel, sebuah kota kecil di kaki pegunungan Andes, Provinsi Chubut.

Salah satu tokoh sentral dalam aksi ini adalah Marta Sahores, seorang profesor kimia berusia 84 tahun yang telah lebih dari dua dekade memobilisasi massa menentang proyek pertambangan skala besar. Dengan membawa poster bertuliskan "Tanah ini tidak untuk dijual", ia berdiri bersama buruh, pensiunan, mahasiswa, kelompok adat, dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai "penyerahan" negara kepada investor asing.

Kebijakan Milei Picu Kemarahan Publik

Pemerintahan sayap kanan Milei secara agresif merayu para investor miliarder dengan menghapus blokir kepemilikan asing atas tanah dan sumber daya alam. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk membuka pasar Argentina bagi eksploitasi besar-besaran. Para pengunjuk rasa menilai kebijakan tersebut mengancam kedaulatan pangan, akses air bersih, dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat lokal.

"Mereka mengambil air kami, tanah kami. Kami tidak akan tinggal diam sementara negara ini dijual kepada penawar tertinggi," tegas Sahores di tengah kerumunan demonstran.

Protes di Esquel menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai foreignisation atau pengasingan aset negara. Kota ini memiliki sejarah panjang penolakan terhadap pertambangan emas skala besar yang dinilai merusak lingkungan. Kini, dengan kebijakan baru Milei, kekhawatiran serupa kembali mencuat, namun dalam skala yang jauh lebih luas.

Kronologi Aksi dan Eskalasi Ketegangan

1. 19 September — Marta Sahores dan ribuan warga turun ke jalan di Esquel, Chubut, membawa poster "Tanah tidak untuk dijual" dan menyerukan perlindungan sumber daya air.
2. Pekan berikutnya — Demonstrasi serupa meletus di Buenos Aires, Mendoza, dan berbagai kota lain, dengan kelompok adat dan organisasi lingkungan bergabung.
3. Pemerintahan Milei — Tetap pada pendiriannya, menyatakan kebijakan ini akan menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Organisasi HAM — Menuntut transparansi dan mengancam membawa isu ini ke forum internasional jika pemerintah tidak menghentikan kebijakan.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% wilayah Argentina memiliki potensi sumber daya alam yang kini rentan terhadap akuisisi asing. Kelompok-kelompok adat di Provinsi Chubut, Salta, dan Jujuy melaporkan peningkatan tekanan dari perusahaan multinasional yang ingin menguasai lahan leluhur mereka. Sementara itu, inflasi yang meroket dan kemiskinan yang meluas membuat sebagian masyarakat rentan terhadap janji investasi dan lapangan kerja yang ditawarkan korporasi asing.

Respon Pemerintah dan Masa Depan Perlawanan

Pemerintah Milei berargumen bahwa penghapusan larangan tersebut adalah langkah strategis untuk menarik modal asing yang sangat dibutuhkan negara yang tengah dilanda krisis ekonomi. Namun, para kritikus menilai kebijakan ini hanya akan memperparah ketimpangan dan mempercepat eksploitasi sumber daya alam tanpa manfaat nyata bagi rakyat kecil.

Aksi protes ini diprediksi akan terus berlanjut dan meluas. Koalisi antara buruh, mahasiswa, kelompok adat, dan aktivis lingkungan semakin solid dalam menentang kebijakan yang mereka anggap sebagai bentuk neo-kolonialisme modern. Marta Sahores, meski telah berusia 84 tahun, menegaskan bahwa perjuangan ini belum akan berakhir.

"Selama masih ada suara yang berani, tanah ini tidak akan pernah benar-benar dijual," pungkasnya.

Dengan tensi yang terus meningkat, Argentina kini berada di persimpangan antara ambisi ekonomi pasar bebas dan perlawanan rakyat yang gigih mempertahankan kedaulatan tanah air mereka.