Register Pemilik Perusahaan Surga Pajak Dikritik, Transparansi Inggris Dinilai Gagal

LONDON — Setelah bertahun-tahun ditekan parlemen Inggris, wilayah-wilayah dependensi luar negeri yang terkenal sebagai surga pajak akhirnya membuka register kepemilikan perusahaan kepada publik. Namun di balik fasad transparansi itu, para pengkritik menyebut sistem yang berjalan justru menjadi tiruan atau "mockery" dari tujuan awalnya sendiri — membiarkan jejak dugaan pencucian uang tetap tertutup rapat.

Ambil contoh Kepulauan Cayman, salah satu pusat keuangan lepas pantai terbesar dunia. Secara teori, siapa pun kini dapat mencari tahu siapa pemilik sebuah perusahaan yang terdaftar di pulau Karibia tersebut. Cukup buka situs resmi, ketik nama perusahaan, dan data kepemilikan seharusnya muncul. Realitasnya, kata para aktivis antikorupsi, tidak sesederhana itu.

Janji Transparansi yang Tidak Kunjung Sampai

Pada 2018, Westminster mengeluarkan mandat bahwa seluruh Teritori Luar Negeri Inggris wajib menerapkan register kepemilikan manfaat (beneficial ownership) yang terbuka untuk publik. Keputusan itu dirayakan sebagai kemenangan besar kampanye antikorupsi, mengingat jaringan perusahaan cangkang di Cayman, British Virgin Islands, hingga Bermuda selama puluhan tahun diduga menjadi saluran uang hasil korupsi, penipuan, dan penghindaran pajak.

Namun implementasinya menuai kekecewaan. Register yang tersedia dinilai mahal, rumit, dan penuh celah. Pencarian data dibatasi, verifikasi informasi lemah, dan banyak entri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

"Register ini menjadi bahan ejekan. Publik diberi ilusi transparansi, sementara mereka yang menyembunyikan uang ilegal justru semakin mudah lolos dari pengawasan."

Kalimat para pengkritik itu merangkum frustrasi komunitas antikorupsi yang selama ini menuntut keterbukaan penuh. Mereka menegaskan bahwa register tanpa kualitas data yang baik hanya akan menjadi alamadi — tampak terbuka, nyatanya bocor.

Biaya dan Kerumitan Jadi Penghalang Utama

Salah satu keluhan terbesar adalah aksesibilitas. Sistem pencarian yang rumit membuat jurnalis investigasi, peneliti, bahkan aparat penegak hukum kesulitan menelusuri jejaring kepemilikan lintas yurisdiksi. Biaya layanan tertentu juga disebut tidak proporsional, membatasi jumlah pertanyaan yang bisa diajukan publik.

• Akses terbatas: fitur pencarian dasar gratis, namun analisis mendalam kerap menuntut pembayaran dan prosedur administratif berlapis.
• Data tak terverifikasi: perusahaan dapat mengisi informasi pemilik tanpa pemeriksaan dokumen identitas yang ketat.
• Celah legal: struktur kepemilikan berlapis melalui trust dan nominee memungkinkan nama pemilik sesungguhnya tidak pernah muncul.

Bandingkan kondisi antaryurisdiksi berikut:

Tabel sederhana itu menunjukkan pola yang sama: keterbukaan formal ada, substansinya belum.

Jejak Pencucian Uang Tetap Sulit Dilacak

Bagian paling kritis dari persoalan ini adalah dampaknya terhadap penegakan hukum. Kasus-kasus dugaan pencucian uang berskala internasional sering bermuara pada entitas yang terdaftar di surga pajak milik Inggris. Tanpa data kepemilikan yang andal, penyidik harus bekerja lebih lambat dan lebih mahal, sementara aset ilegal bisa berpindah tangan dalam hitungan jam.

Para kampanyer menekankan bahwa Inggris memiliki tanggung jawab konstitusional langsung atas teritorinya. Mereka mendesak pemerintah di Downing Street memaksa standar verifikasi lebih ketat, termasuk pencocokan identitas resmi dan audit berkala atas isi register.

"Tanpa reformasi serius, upaya transparansi ini hanya kosmetika. Burung hantu pencucian uang tetap berkeliaran di siang terang," ujar salah satu aktivis antikorupsi di London.

Hingga kabar ini diturunkan, belum ada komitmen resmi baru dari pemerintah Inggris maupun pemerintah Cayman untuk merombak sistem tersebut. Yang jelas, kepercayaan publik terhadap janji transparansi finansial kini berada di titik ujian. Selama register tetap mahal dan membingungkan, tirai ketidaktransparanan di surga pajak Inggris praktis belum benar-benar terangkat.