Pentagon Siarkan Eksekusi Mati Pertama dalam 65 Tahun

Keputusan kontroversial datang dari gedung pertahanan Amerika Serikat. Pentagon mengumumkan bahwa eksekusi mati militer pertama dalam lebih dari enam dekade akan disiarkan secara langsung melalui platform digital. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menegaskan bahwa prosesi hukuman mati tersebut harus bersifat "publik" dan dapat disaksikan oleh siapa saja.

Eksekusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 di sebuah pangkalan militer di Texas. Nama Nidal Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat, kembali mencuat ke permukaan publik sebagai terpidana dalam kasus penembakan massal yang mengguncang markas Fort Hood pada tahun 2009 silam. Aksi brutalnya menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya, menjadikannya salah satu pelaku penembakan massal paling mematikan dalam sejarah instalasi militer AS.

Kontroversi Hukum Internasional

Rencana livestreaming ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai lembaga internasional. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada hari Jumat menyatakan penolakan tegasnya terhadap kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa menyiarkan eksekusi secara terbuka adalah bentuk pelanggaran berat terhadap konvensi internasional.

"Penyiaran langsung sebuah eksekusi sama saja dengan eksekusi publik dan akan melanggar larangan mutlak terhadap penyiksaan," tegas pernyataan resmi OHCHR tersebut.

Pernyataan ini merujuk pada instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (UNCAT) yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat. Para pakar hukum menilai bahwa mempublikasikan momen kematian seseorang secara luas berpotensi melanggar hak privasi dan martabat manusia, bahkan bagi seorang terpidana berat.

Perbandingan Historis Eksekusi Militer AS

Eksekusi terakhir yang dilakukan oleh militer AS terjadi pada tahun 1961 terhadap John A. Bennett. Selama lebih dari enam dekade, moratorium de facto terhadap hukuman mati militer terus dipertahankan, meskipun secara hukum hukuman tersebut masih legal dalam sistem peradilan militer Amerika. Keputusan Pentagon kali ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pertahanan dan peradilan militer Negeri Paman Sam.

Implikasi Global dan Preseden Berbahaya

Pengamat hukum internasional memperingatkan bahwa langkah Pentagon ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi negara-negara lain yang masih menerapkan hukuman mati. Jika AS—yang sering mengkritik pelanggaran HAM di negara lain—justru mempublikasikan eksekusi secara terbuka, legitimasi kritiknya terhadap negara-negara seperti Tiongkok, Iran, atau Arab Saudi akan melemah secara signifikan.

"Ini bukan sekadar soal hukuman mati, tapi soal bagaimana sebuah negara demokrasi mempertontonkan kekerasan negara sebagai tontonan publik. Itu adalah garis merah yang seharusnya tidak pernah dilewati," ujar seorang analis HAM yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai apakah Presiden akan menggunakan hak veto atau intervensi eksekutif untuk membatalkan rencana kontroversial tersebut. Kelompok advokasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch diperkirakan akan mengajukan gugatan hukum dalam waktu dekat untuk menghentikan prosesi penyiaran langsung tersebut.

Yang jelas, keputusan ini telah membuka babak baru dalam perdebatan panjang tentang hukuman mati, transparansi peradilan militer, dan batas antara akuntabilitas publik dengan pelanggaran martabat manusia di abad ke-21.